PP 27 tahun 2009 tentang Izin Lingkungan

2013-08-04 05:57:43

Setelah lebih dari 2 tahun Ditetapkan Undang-undang 32 tahun 2009 tentang PPLH, akhirnya PP pertama tentang Izin Lingkungan ditetapkan Presiden pada tanggal 23 Februari 2012. PP 27 tahun 2012 tentnang Izin Lingkungan.

Terdapat sedikit perubahan mekanisme dalam Penetapan kelayan. lebih lanjut beberapa point penting dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Setelah AMDAL selesai disidangkan  bersma dengan Komisi penilai dan tim teknis / tenaga ahli, maka dokumen AMDAL beserta Rekomendasi kelayakan/ketidak layakan diajukan kepada Kepla Daerah / Menteri (sesuai kewenangan) untuk ditetapkan Surat Kelayakan Lingkungan Hidup (SK KLH) dan  Izin Lingkungan. SK dan Izin Lingkungan tersebut ditetapkan bersama dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari setalah pengajuan

2. SK KLH memuat pernyataan layak atau tidak layaknya kegiatan. Jika layak, maka dicantumkan point-point pengelolaan dan Pemantauan lingkungan. Pelaku pengelolaan dapat dicantumkan Pemrakarsa maupun instansi teknis pemerintah atau sesuai dengan dokumen RKL-RPL. Selanjtnya Izin Lingkungan ditetapkan tentu jika dinyatakan layak lingkungan oleh pejabat berwenang. Izin Lingkungan memuat tanggung jawab pengelolaan dan pemantuan lingkungan khusus yang dibebankan kepada pemrakarsa.

3. Surat Rekomendasi UKL-UPL  juga ditetapkan bersamaan degan Izin Lingkungan

4. Implementasi Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan dilaporakan sebagai : Laporan Izin Lingkungan. Jadi kedepan tidak ada lagi laporan RKL-RPL maupun UKL-UPL. yang ada laporan izin lingkungan.

5. Perusahaan yang telah memiliki SK KLH maupun Surat Rekomendasi UKL-UPL disetarakan dengan Izin Lingkungan



Sumber : effo consulting